Ketum Forkas Jatim : Kami Keberatan Jika Biaya Rapid Test Dibebankan Pada Kami

Forkas Jatim, pemerintah daerah wajib mengkaji ulang dengan kebijakan itu karena dianggap memberatkan bagi pengusaha.(Foto : Dok.Menpan)

Bisnstoday.id, SURABAYA : Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yakni setiap pelaku industri wajib melakukan rapid test terhadap karyawannnya disaat masa pandemi Covid-19 dan biaya ditanggung perusahaan itu sendiri.

Mananggapi hal itu , Ketua Umum  Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha  (Forkas) Jatim, Nur Cahyudi, pemerintah daerah wajib mengkaji ulang dengan kebijakan itu karena dianggap memberatkan bagi pengusaha.

Menurut Nur Cahyudi, musibah Covid-19 adalah musibah nasional dan pemerintah harus paham soal musibah itu.

“Kami cukup keberatan jika rapid test dibebankan pada pengusaha. Jangan dibebankan pada kami. Perlu diketahui saja, bahwa musibah Covid-19 ini  dampaknya cukup besar bagi pengusaha. Intinya kebijakan ini pemerintah harus kaji ulang,” kata Nur Cahyudi di Surabaya, Senin (13/7/2020)

Lebih lanjut Nur Cahyudi mengatakan, kebijakan pemerintah daerah untuk rapid test bagi karyawan disektor industri pihaknya sangat mendukung kebijakan itu karena menuju New Normal disektor industri. Akan tetapi pinta dia, beban jangan diberikan pada pengusaha.

“Apalagi pemerintah mendorong ekonomi untuk tetap bergerak di tengah pandemi. Rapid test tentunya wajar saja, tetapi jangan jadi beban perusahaan,” pintanya

Diakui Nur Cahyudi, beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur (Jatim) memang sebelumnya membuat aturan kewajiban rapid test bagi perusahaan sebelum kembali operasional. Namun masih bisa dikomunikasikan, sehingga langkah itu masih mendapat dukungan pemerintah daerah untuk perusahaan yang keberatan.

“Karena pemerintah sudah alokasikan anggaran lebih dari Rp 75 triliun untuk Covid 19 ini. Jadi biaya rapid test dari industri juga harus ditanggung. Kalaupun tidak, harga juga harus dikurangi secara rendah, agar tidak memberatkan bagi pengusaha,” pinta Nur Cahyudi.

 

Saat ini lanjutnya,  setelah sebelumnya saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya 14 sektor saja yang boleh operasional. Sementara memasuki new normal, semua sektor sudah boleh mulai operasional kembali, namun masih secara terbatas.

“Sebelumnya tidak operasional karena PSBB I, II, dan III. Kemudian operasional, dengan produksi hanya bisa 50 persen saja. Sementara biaya-biaya operasional masih tetap, termasuk harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dampaknya pengusaha alami penurunan produksi dan merugi,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Arif

Editor   : Ali

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *