Ketua DPW Asdeki Jatim : Cabut SE 37/2020 Dirjenhubla Atau Kami…

Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) DPW Jatim merasa keberatan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) Nomor 37/2020 (Foto : Istimewa)

Bisnistoday.id, SURABAYA :  Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) DPW Jatim merasa keberatan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) Nomor 37/2020 yakni, mengatur pemberian dispensasi masa penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan (container yard) lini satu selama keadaan tertentu dimasa pandemi Covid-19

Ketua DPW Asdeki Jatim, Agung Kresno Sarwono mengatakan, SE Nomer 37/2020 cukup memberatkan bahkan teracam gulung tikar .

“Ini cukup aneh dengan kebijakan baru dan memberatkan bagi kami. Seharusnya, wewenang untuk SE adalah Kementerian Perhubungan bukan Dirjen Perhubungan laut. Kami berharap SE ini segara dicabut,” tegas Agung di Surabaya, Sabtu (5/9/2020).

Agung menyatakan, pihaknya (Asdeki) akan tetap patuh apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi kata Agung, meminta agar ada etika hukum yang digunakan agar kebijakan tidak tumpang tindih.

“Jangan sampai kebijakan dari direktorat jenderal  ini lebih unggul Kementerian Perhubungan atau lembaga yang lebih tinggi,” ujar Agung mantan  Direktur Operasional PT Terminal Teluk Lamong ini.

Bahkan Agung mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116/2016 yang salah satu poinnya menyebutkan agar dwelling time maksimal tiga hari. Sementara SE 37/2020 berpotensi memperpanjang dwelling time atau kontraproduktif dengan permenhub.

Sementara itu, poin lain yang tercantum dalam SE 37/2020 adalah dukungan kepada pelaku usaha yang mengalami penurunan aktivitas usaha akibat Covid-19. Begitu juga dengan toleransi penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan selama yard occupation ratio (YOR) atau batas toleransinya masih di bawah 65 persen dari total kapasitas.

Dikatakan pula , sejak keluarnya SE 20/2020, kerugian yang diderita anggota Asdeki Jatim rata-rata Rp250 juta per bulan selama periode Mei hingga Juli. Adapun penurunan volume peti kemas mencapai 80 persen dari rata-rata 300 per bulan. Sementara komponen kerugian mayoritas disebabkan mahalnya sewa peralatan, SDM, dan tarif listrik

“Masing-masing depo memiliki karakter yang berbeda, jadi kerugiannya tidak sama. Tapi kurang lebih sebesar itu (Rp250 juta per bulan),” terang pria yang pernah mengemban ilmu jasa kepelabuhanan di Korea Selatan

Untuk menyelesaikan permasalah tersebut, Agung menyebutkan, pihaknya (DPW Asdeki Jatim) telah melaporkan ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti beberapa hari lalu terkait SE 37/2020 ini

Penulis : Ahmad Arif / JTN

Editor   : Wardhana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *